Tinjauan dampak lingkungan operasi tambang PT Freeport Indonesia

Renegosiasi ulang terhadap kontrak karya antara Pemerintah yang melibatkan Kejaksanaan Agung dan PT. Freeport Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Keastian hukum bagi sebuah usaha sangat diperlukan untuk memberikan keadilan bagi pelaku ekonomi dan masyarakat Papua, dalam hal diwakili oleh pemerintah Indonesia.

Ari Nova Firnanda

Pemaparan objektif PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang multinasional milik negeri Paman Syam yang jelas tak asing bagi telinga setiap rakyat Indonesia ini berafiliasi dengan Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX) yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat sudah mulai menancapkan mesin-mesing pengeruknya di tanah Papua, tepatnya pada kawasan tambang Grasberg yang amat terkenal, sejak tahun 1967 di bawah kontrak kerja Contract of Work (COW) dengan pemerintah Indonesia yang saat itu berada di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kontrak kerja yang kemudian memberikan PT Freeport Indonesia hak penuh dalam pengelolaan 2 blok tambang (A dan B) dengan luas masing-masing mencapai 27.400 Ha dan 413.000 Ha[1].

Eksistensi PT Freeport Indonesia dalam dunia pertambangan nasional tak perlu diragukan lagi, baik itu eksistensi dari perspektif ekonomis dan lingkungan. Sebuah perspektif ekonomis menilai PT Freeport Indonesia mampu memberikan revenue bagi bangsa yang belum cukup mampu mengolah sumberdaya tambangnya sendiri ini, yakni sebesar…

Lihat pos aslinya 1.083 kata lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s