TANTANGAN KRISIS PANGAN, ENERGI, SUMBERDYA MANUSIA DAN DAYA SAING

“Jika ingin kemakmuran satu tahun tanamlah tanaman semusim seperti kacang-kacangan. Jika ingin kemakmuran sepuluh tahun tanamlah tanaman tahunan. Akan tetapi jika ingin kemakmuran seratus tahun tanamlah (investasikanlah) pada sumberdaya manusia”, Pepatah China

Tantangan kehidupan manusia di dunia yang akan datang diantaranya adalah krisis bahan makanan (pangan) dan energy. Kebutuhan konsumsi yang semakin meningkat sementara ketersediaan semakin berkurang. Krisis pangan dan energy diperkirakan akan menimpa manusia disebabkan berbagai faktor. Krisis pangan yang menghantui ummat manusia kedepan terutama menurunnya jumlah pasokan produksi akibat faktor perubahan iklim (climate change) yang terjadi di negara-negara yang memproduksi pangan dunia. Kita masih ingat belum begitu lama ini terjadi krisis kelangkaan pasokan supplai kacang kedelai di pasar yang menyebabkan banyak pabrik tahu dan tempe harus menutup produksinya. Dari berita dan informasi yang kiat dengar dan baca kelangkaan tersebut disebabkan tidak atau berkurangnya produksi negara import. Kebutuhan kacang kedelai kita selama ini tidak mencukupi dari produksi dalam negeri, jauh lebih besar sehingga harus mengimpor dari negeara lain antaranya dari Amerika Serikat. Kurangnya pasokan impor kedele dari negeri paman Sam tersebut salah satu penyebabnya berkurangnya pasokan. Berkurangnya produksi disebabkan perubahan iklim (climate change) global yang cenderung tak menentu cenderung ekstrim pada berbagai belahan bumi. Fenomena timbulnya topan dan suhu yang mendadak tinggi atau rendah menyebabkan tanaman tidak bisa berproduksi dan tentu membutuhkan adaptasi. Disamping faktor perubahan iklim ketersediaan bahan pangan juga sangat tergantung pada kondisi tingkat kesuburan lahan yang makin mengalami degradasi, serta alih fungsi lahan yang mengakibatkan menurunnya jumlah areal tanaman, khususnya di negera berkembang seperti Indonesia.

Lahan subur untuk tanaman pangan telah banyak beralih fungsi menjadi peruntukan lain seperti yang terjadi di Indonesia terutama pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimanta dan lainnya. Di pulau Jawa banyak lahan subur beralih fungsi menjadi lahan permukiman, industry dan perkotaan akibat pertumbuhan penduduk yang memerlukan pemukiaman dan kegiatan usaha. Sedangkan di luar Jawa lahan ratusan bahakan ribuan ha menjadi lahan perkebunan tanaman monokultur seperti kelapa sawit. Berkurangnya produksi bahan pangan seperti kacang kedele banyak penyebab lainnya. Didalam negeri sendiri oleh banyak pengamat bidang pertaniaan , dikatakan tidak adanya keberpihakan (political will) pemerintah yang kuat terhadap produksi pangan selama ini. Setali tiga uang dengan kebutuhan energy kita yang terus meningkat. Kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu banyak menimbulkan perdebatan antara yang pro dan yang anti. Issue ini pula yang menyebabkan pemerintah memberikan perhatian dengan membentruk Dewan Pangan Nasional (DPN) dan Energi Nasional (DEN). Dari pada tidak ada lebih baik ada itulah yang terjadi. Apa yang dilakukan pemerintah walau sudah ‘agak terlambat’ dilihat dari sejak awal Republik Indonesia berdiri masalah pangan dan energi akan trerus menghantui kita dimasa-masa yang akan datang.

IMG_1282 - Copy

Kerusakan Alam dan Lingkungan

Ketahanan sebuah negara dimasa depan dapat dipastikan akan sangat tergantung pada ketahanan pangan dan energy yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Indonesia dengan pert umbuhan yang cukup tinggi, rata-rata …% (insert data dari BKBN) per tahun akan meningkatkan kebutuhan pangan dan energy. Sementara itu sumberdaya alam dan lingkungan terjadi penurunan akibat eksploitasi yang berlebihan (excessive exploitation) setiap tahun. Kerusakan lingkunga hidup yang terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia, perkirakan Kementerian Lingkungan Hidup mencapai 1-2% persen setahun wilayah menjadi kritis akibat penjarahan huitan (illegal logging), eksploitasi sumberdaya alam akibat perizinan usaha KKN penguasa lokal –pusat dengan pengusaha dan lain sabagainya.

Kp Melayu Kecil

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia indikasinya ditunjukkan dari meningkatnya tingkat polusi (pencemaran) air permukaan (sungai ,laut), air tanah, pencemaran udara dan pencemaran tanah dengan brbagai sampah sampah organic maupun an organic baik yang berasal dari rumah tangga (sampah domestic) maupun dari tempat lain seperti kantor dan industry. Penurunan luas areal hutan hutan yang dikonversi menjadi hutan produksi dan penyalah gunaan izin (illegal logging) di daerah-daerah. Sementara di kota-kota menurunnya Ruang Terbuka hijau (RTH) akan meningkatkan erosi dan banjir bandang yang makin sering terjadi dengan daya kerusakan yang semakin besar akibat daya dukung lingkungan yang makin berkurang.

Jumlah SDM dan Kemampuan SDM

Tantangan lain yang menghadang tingkat kemampuan dan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) di bidang pangan dan energy masih rendah. Umumnya pendidikan masyarakat yang berusaha di bidang pengan dan energy masih rendah. Data BPS 2012 bahwa tenaga kerja Indonesia di sector pertanian mencapai 41,20 juta jiwa atau lebih kurang 43, 4% dari total jumlah penduiduk Indonesia. Walaupun dari segi jumlah pekerja disektor pertanian tersebut cukup besar akan tetapi dipastikan sebagian besar mareka merupakan golongan tidak berpendidikan dan berpendidikan rendah, sehingga dapat dipastikan hasil produksi hasil yang diperoleh juga tidak signifikan atau bernilai tambah besar. Sebagaian tenaga kerja bidang pertanian kita merupakan petani subsisten, yaitu bekerja di sektor pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum berorientasi ekspor.

Kajian studi ini telah lama disampaikan oleh ahli-ahli-ahili ekonomi senior beberapa waktu yang lalu semasa pemerintahan orde baru, akan tetapi seakan tidak ada perbaiakan yang berarti dari kebijakan-kebijakan pemerintah bidang pertanian sampai sekarang ini tidak banyak perubahan. Tidak berlebihan apabila masyarakat mulai mencurigai, bahwa kebijakan pemerintah pada masa-masa setelah orde baru makin dipengarauhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi kapitalis –liberalis dari pemerintahan lain (asing) dibandingkan dengan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan dari ruh UUD 1945. Issue kebijakan ekonomi nasional kita yang di’setel’ kebijakan asing bukan isapan jempol. Masyarakat bisa mengetahui dari kebijakan pemerintah yang sangat ‘manut’ pada terhadap kepentingan luar dari kepentingan masyarakat, hal tersebut terindikasi banyak-banyaknya keputusan-keputusan untuk kepentingan nasional di sponsori dan dibiayai oleh korporasi dan lembaga keuangan internasional (asing).

20150519_165654

Kewibawaan anggota lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai kepanjangan tangan rakyat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan dan pengambilan keputusan dipertaruhkan, sebagaian besar anggotanya terlibat dalam politik dagang sapi, rawan penyuapan dan KKN. Hal ini terbukti dengan hasil UU migas yang yang menjadi produk huum negeri ini terasa sangat tidak adil dan meruggikan negara dan bangsa Indonesia dalam pengelolaannya, sehingga masyarakat menuntut perbaikan (revisi) ulang. Praktek-praktek spionase negara asing terhadap kebijakan ekonomi kita tidak bisa lepas dari keinginan negara lain untuk tetap bisa ‘menjajah’ ekonomi Indonesia dengan dalih bantuan-bantuan kebijakan ekonomi, untuk kepentingan negara pemberi bantuan (lembaga donor) tersebut. Peranan lembaga donor, pemerintah dan korporasi mancanegara sebagai korporatokrasi, yaitu KKN ketiga pihak tersebut untuk mempemgaruhi kebijakan negara lain yang kaya sumberdaya alam terutama energy yang tidak terbarukan (irrenewable nergi seperti migas), seperti Indonesia diuraikan dalam bukunya Jhon Perkin The Economit Hitman (2008) dan terakhir bukti tersebut sulit terbantahkan dengan adanya kehobongan penyadapan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk ‘mengintip’ rahasia negara target untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Sementara itu Pemerintah sebagai eksekutif sibuk menyelamatkan ekonomi makro sementara ekonomi mikro sektor riil seakan dibiarkan terpuruk dan ‘dijajah’ oleh kekuatan-kekuatan pasar global –kapitalisme-liberalis- tanpa bisa melindungi dan memproteksinya.

Pejabat dan pengambil keputusan dari tingakt rendah sampai tingkat tinggi ramai-ramai melakukan korupsi secara perorangan maupun berjamaah mennggerogoti anggaran belanja negara untuk pembangunan bagi masyarakat banyak. Berbagai proyek pembangunan tidak terlepas dari perilaku KKN.

Dipandang Sebagai ‘Anak Tiri’

Kemampuan SDM yang masih rendah tidak lepas dari kebijakan pemerintah selama ini dimana sektor agraris yang merupakan hajad hidup sebagaian besar masayarakat, tidak lebih dipandang sebagai ‘anak tir’i dibandingkan dengan bidang lain seperti sektor industri dan perhubungan (informasi & transportasi), real estat dan lain sebagainya. Seolah kita lupa bahwa negara kita ini sebagaian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang kaya dengan sumberdaya alam, bahan baku hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang dapat diolah menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan jadi dengan memberi nilai tambah value added). Kekayaan sumberdaya alam kita tidak diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia kita untuk dapat mengolahnya. Mesin pencetak sumberdaya manusia di perguruan tinggi tidak mampu mendidik manusia-manusia yang terampil menjadi petani-petani atau manajer-manajer petani yang handal mengolah dan memproduksi hasil alam negeri kita.

Tidak terkecuali Perguruan Tinggi (PT) yang mengkhususkan diri mencetak ‘petani modern’ seperti Institut Perttanian Bogor (IPB) dan Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai program pendidikan Pertanian, Perikanan, Kehutanan atau Agribisnis baik negeri maupun swasta. Pasti sebagian besar alumninya lebih senang bekerja di sektor yang tidak berhubungan dengan lumpur, dikota-kota besar dan menjadi petani berdasi di perbankan nasional dan BUMN-BUMN menjadi karyawan pemerintah, birokrat dan pejabat-pejabat yang mengatur kebijakan untuk kepentingan mareka sendiri. Sedikit sekali alumninya yang terjun langsung mempraktekkan ilmunya sebagai petani-petani modern, petani pengusaha yang penuh kreatif, inovatif, komunikatif dalam mengolah hasil-hasil alam negeri yang dapat memberikan dan meningkatkan nilai tambah produk (value added) serta menciptakan lapangan kerja yang mampu membangun industry-industi kecil (home industries) yang banyak untuk bermacam-macam olahan hasil alam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak harus mengundang dan membujuk investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di negeri pertiwi ini.

Alangkah naifnya pemerintahan kita, seolah melihat semut di seberang lautan nampak jelas, sedangkan gajah dipelupuk mata kita sendiri tidak nampak. Kita nampak melihat investor-investor sekecil apapun dari luar negeri memperlakukan mareka sebagai ‘raja’ untuk memberikan berbagai fasilitas kemudahan, membangun jalan-jalan infrastruktur untuk kepentingan mareka, sementara investor-investor dari negeri sendiri terdiri dari pengusaha-pengusaha kecil yang masih bertunas tidak nampak. Kita fasilitasi investor luar untuk hidup dan berkembang bahkan cenderung kita peras dengan segala kebijalan izin usaha yang berbelit-belit yang bisa diperlancar dengan sejumlah uang. Tidak ada fungsi pembianaan dan pemberdayaan berupa pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) yang kontinyu dan berkesinambungan, sehingga bisa melahirkan penguasaha (wirausaha) yang tangguh yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika dewasa ini kita dihadapkan pada kurangnya jumlah pengusaha (dibawah 2% dari jumlah penduduk) untuk pertumbuhan ekonomini nasional yang baik, maka jawaban itu terjawab sudah apa yang telah dilakukan pemerintah dari beberapa kabinet pemerintahan selama ini. Usaha –usaha yang bersifat sporadic dan populis dari suatu cabinet ke cabinet lainnya mungkin ada, begitupun kontinyuitas dan kesenambungan dari kebijakan dalam suatu blue print program jangka panjang (long term period) yang terus menerus sebagaimana apa yang disebut dengan pemihakan dan komitment jangka panjang, masih banyak dipertanyakan oleh anak bangsa ini.

Sektor Agribisnis Tidak Menarik ?

Kenapa sarjana-sarjana bidang terkait agraris banyak yang tidak tertarik terjun ke bidangnya setelah menamatkan pendidikan? Ada beberapa sebab tentunya. Pertama, Hal ini diperparah dengan tidak adanya keperdulian pemerintah untuk memeberikan insentif –insentif dan rangsangan berupa bantuan pembiayan dari lembaga keuangan yang signifikan berupa kebijakan anggaran yang pro bidang agraris. Padahal hampir semua keputusan dan kebijakan itu dibuat oleh oleh mareka yang menjabat (menjadi pejabat) dari level kelas pengambil keputusan rendah sampai kepada kepala negara sebagian besar mareka berasal dari keluarga petani didesa –desa. Kalau berasal dari keluarga petani-anak petani- seharusnya kepekaan terhadap masalah pertanian Indonesia akan terasa, sehingga kebijakan terhadap kehidupan para petani akan semakin baik. Kedua, tidak menariknya sector pertanian atau agraris bagi sarjana, karena sektor tersebut tidak bisa memberikan daya ungkit yang cepat dan berarti untuk mempercepat perkembangan ekonomi, dibandingkan dengan sector lain. Sektor pertanian memeliki resiko yang lebih besar , membutuhkn waktgu yang lebih lama, disamping nilai dari produk pertanian pada umumnya bulky, yaitu memakan tempat yang luas dan besar akan tetapi nilainya kecil. Sebagai contoh misalnya nilai satu truk buah melon dengan nilai satu truk mobil atau kenderaan roda 2 (motor) berbeda jauh.

090833_muschin3

Disamping itu produk-produk hasil pertanian memerlukan perlakuan khusus (packaging khusus seperti pendingin/refrigerator atau lemari pendingin dan penyimpanann khusus lainnya) untuk menjamin kesegaran untuk dapat dijual, berbeda dengan produk industry/teknologi. Kegagalan atau resiko usaha yang lebih besar belum lagi waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk bisa menghasilkan suatu produk membuat banyak yang enggan menekuni sector usaha agribisnis.

Kelemahan dari produk hasil pertanian ini seharusnya dapat menjadi ‘warning’ bagi pemerintah untuk dapat melindungi sektor tersebut dari keterpurukan yang lebih parah, misalnya dengan memberikan insentif dan fasilitas dan membangun infrastruktur pertanian yang maemadai bagi melindungi pengusaha-pengusaha dibidang agribisnis. Masukan input teknologi benih unggul terjamin, pupuk, obat-obatan pengontrol hama penyakit dan lain sebagainya harus disediakan dengan biaya rendah dan mudah diperoleh untuk dapat memacu sektor ini bisa bersaing dengan menunjang sektro industry. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan maka tentu saja sumberdaya manusia yang berkualitas akan enggan berusaha di bidang agribisnis, karena tidak memberikan prospek yang cukup baik untuk masa depan mareka dari segi kesejahteraan.

Jakarta, 31 Oktober 2015

ΩΩ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s